60 Ribu Hektare Kebun Kelapa di Inhil Rusak, Pemkab Minta Dukungan Pusat

Posted on April 4, 2021

JAKARTA – Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. H. Sirajuddin, MM melakukan audiensi dengan Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN / Bappenas RI, Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, MEM di lantai 5 gedung Kementerian PPN / Bappenas RI.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Erwin Dimas, SE., DEA., M.Si.

Pada kesempatan audiensi itu, H. Sirajuddin memaparkan profil perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya perkebunan kelapa dan pembangunan perkebunan serta capaian yang diraih.

H. Sirajuddin menyebut bahwa luas perkebunan kelapa di Inhil dengan kondisi tua, rusak dan mati mencapai 60.172 Ha. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, dampak intrusi air laut, terjadinya serangan hama dan penyakit serta usia tanaman yang sudah tua, dan untuk mempertahankan eksistensi perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, mutlak diperlukan kegiatan peremajaan tanaman (replanting).

“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perkebunan tetap menganggarkan untuk kegiatan peremajaan tanaman kelapa dalam APBD. Namun, mengingat kebutuhan anggaran yang sangat besar, diperlukan sinergitas dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui alokasi dana APBN,” Paparnya saat audiensi.

Selain itu, H. Sirajuddin menyatakan bahwa apabila proposal pengajuan anggaran untuk peremajaan tanaman kelapa ini disetujui dan diakomodir, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir siap menyiapkan anggaran untuk kegiatan pendukungnya.

Baca Juga:  Belajar Tatap Muka di Inhil Dimulai 15 Februari

Pada saat itu, H. Sirajuddin juga menyampaikan usulan mengenai angggaran pembangunan untuk mendukung kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan khususnya komoditas kelapa dan sagu di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan komitmen untuk mensinergikan antara aspek hulu dan hilir dengan mengupayakan peningkatan produksi dan produktivitas kebun per satuan luas dengan peningkatan nilai guna, nilai tambah dan tentunya nilai jual produk yang dihasilkan,” Ungkapnya.

Dalam penyampaiannya, H. Sirajuddin juga menyebutkan bahwa pembangunan perkebunan integratif merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan.

Menanggapi penjelasan dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, menyambut baik dan sangat mengapresiasi usulan yang diajukan dan usaha yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

“Dari paparan yang disampaikan serta beberapa kali Tim dari Bappenas turun ke lokasi, terlihat bahwa tanaman kelapa di Kabupaten Indragiri perlu dilakukan peremajaan di lahan yang kritis dan tidak produktif lagi,” Ungkap Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN / Bappenas RI, Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, MEM.

Sementara itu, dijumpai setelah acara H. Sirajuddin yang didampingi oleh Kepala Bidang Produksi, Perbenihan dan Perlindungan, Drs. H. Mohd. Ridwan, M.Si. dan Kepala Seksi Pemasaran, Aswin Bovita, SP., M.Si menjelaskan bahwa audiensi dengan pihak Kementerian PPN / Bappenas RI ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan permintaan Bupati Indragiri Hilir yang disampaikan dalam pembukaan Musrenbang Kabupaten yang lalu, agar OPD pro aktif untuk mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah.

Baca Juga:  Peredaran Narkoba Tinggi, Polres Inhil Bekuk Tiga Pelaku Sekaligus

“Kami juga menyerahkan proposal pembangunan perkebunan berupa peremajaan tanaman kelapa dan pemfasilitasian penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan,” Jelasnya, Sabtu (03/04/2021).

Lanjutnya, H. Sirajuddin menyebut bahwa proposal yang diajukan senilai 29 milyar lebih yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Desa, SK Kelompok Tani dan titik koordinat untuk CP CL-nya.

“Luasan peremajaan tanaman kelapa yang diusulkan mencapai 7.026 hektar di 12 Kecamatan dengan 57 Kelompok Tani,” Sebutnya.

Lebih lanjut, H. Sirajuddin menjelaskan bahwa untuk usulan bantuan UPH dan peralatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan, sebanyak 11 Kelompok Tani di 6 Kecamatan.

“Jenis produk yang dihasilkan sekira 9 produk yang cukup variatif dan didominasi dari kelapa. Di hari yang sama, kami juga menyerahkan proposal pembangunan perkebunan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Itu semua merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,  untuk mendapat dukungan anggaran pembangunan perkebunan dari Pemerintah Pusat,” Ungkapnya.

 

Sumber: riaulink.com

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *