Kasus Tanda Tangan Palsu Honor KPM, Dugaan Mengarah Unsur Korupsi

Posted on November 29, 2020

PEKANBARU – Proses penyidikan perkara dugaan tanda tangan palsu yang dilakukan terlapor inisial FP, terhadap pengambilan honor Pendistribusian Pangan Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2020, masih terkendala.

Sri pelapor melaporkan FP, oknum honorer bertugas di Camat Rangsang Barat itu ke Polres Meranti, yang semena-mena memalsukan tanda tangan. Tertuang di laporan/pengaduan dengan Nomor : SP2HP/93/XI/2020/Reskrim.

Kuasa Hukum pelapor Nopi Ariany saat dihubungi halloriau.com, Minggu (29/11/2020) sore, mengatakan masih menunggu pihak penyidik Polres dalam menyidiki perkara yang menyangkut laporan kliennya itu.

Baca Juga:  Positif Covid-19 di Riau Tambah 82, Total Jadi 1.925 Kasus

“Kita menunggu ditetapkan tersangkanya serta pihak-pihak yang turut serta didalam dugaan Tindak Pidana yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP,” ungkap Nopi.

Menurut Nopi, jika terbukti adanya tindak pidana terkait honor Tim Koordinasi Rastra ini, karena dana ini dana yang berasal dari anggaran negara yang jika disalahgunakan termasuk kepada tindak pidana korupsi.

Seiring perjalanan, penyidik melakukan upaya jalan tengah atau mediasi antara kedua belah pihak pada tanggal 12  November 2020. Saat itu, gagal di tengah jalan. Kata Nopi, kliennya bersikeras pekara ini tetap dilanjutkan ke proses hukum.

Baca Juga:  Rp 42 Miliar Diduga Dikorupsi di UIN Suska Riau, Jaksa Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Peraturan UU

“Sebelumnya (klien,red) dipanggil untuk klarifikasi, lalu diundang lagi dalam agenda mediasi. Pada saat pertemuan tersebut klien kita meminta untuk perkara ini diproses secara hukum,” tegas Nopi.

Untuk diketahui Sekretaris Camat (Sekcam) Rangsangan Barat, Sri Wahyuni melaporkan oknum honorer FP ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kepulauan Meranti Senin (21/09/2020) lalu. (hrc)

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *