DPRD Pekanbaru Temukan Kejanggalan Pengelolaan Parkir Pihak Ketiga, Roni Pasla: Ada Apa?

Posted on January 31, 2021

PEKANBARU – Sejak awal tahun 2021 ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mulai mengganti sistem layanan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru. Sebelumnya dari sistem retribusi yang dikelola oleh pihak UPT Dishub berubah menjadi jasa layanan yang dikelola oleh pihak ketiga dalam hal ini PT Datama melalui Pola Penerapan Keuangan- Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pergantian sistem pengelolaan perparkiran ini ternyata menemukan kejanggalan. Dimana menurut anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla, payung hukum yang dipakai dalam kerjasama ini adalah Perwako Nomor 138 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran. Sementara Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang retrebusi parkir di tepi jalan umum masih berlaku dan belum dilakukan perubahan.

Baca Juga:  Peredaran Miras di Pekanbaru Merajalela, Sabarudi Desak Pemko Keluarkan Perwako Pengendalian Miras

“Sehingga muncul pertanyaan kita di dewan, ada apa dengan Dishub. Karena sampai saat ini pun pihak Dishub tidak pernah berkoordinasi dengan kami (DPRD). Bagaimana sistem perparkiran yang akan dilakukan,” kata Roni Pasla, Minggu (31/1/2021).

Dikatakan Politisi PAN ini, bahwa Komisi IV sebagai mitra Dishub Pekanbaru sampai saat ini belum pernah mengetahui kajian kerjasama Dishub dengan pihak ketiga seperti apa, proyeksi pendapatan retribusi kedepan seperti apa juga tidak pernah disampaikan.

Baca Juga:  Ketua LAM Pekanbaru Diteror Kepala Anjing, Muhammad Isa Minta Kepolisian Usut Tuntas

“Apalagi pembentukan PPK BLUD Parkir juga tidak pernah disampaikan ke kita Komisi IV, bahkan yang sangat kita sayangkan adalah rencana menggandeng pihak ketiga dalam kontrak kerjasama selama 5 tahun tanpa pemberitahuan kepada DPRD,” tandas Roni.

Berita Lainnya

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *