Laksanakan Public Hearing, Muhammad Isa Sosialisasikan Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Posted on April 30, 2021

PEKANBARU – Untuk mengetahui tingkat permahaman dan respon serta ekspektasi masyarakat terhadap suatu kebijakan yang direncanakan, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menggelar Public Hearing atau serap aspirasi terakit Ranperda inisiatif dewan yang di hadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat serta simpatisan partai PKS di Hotel Resty Menara, Kamis (29/4).

Dalam sambutannya, Muhammad Isa menjelaskan sasaran dari kegiatan ini yakni menyerap aspirasi publik guna penyempurnaan dan memperkaya materi untuk dapat dituangkan dalam Rancangan Peraturan.

“Public Hearing ini merupakan Kegiatan Anggota DPRD untuk mendengar masukan dari masyarakat terkait peraturan-peraturan daerah khususnya yang sedang atau akan dibahas oleh DPRD,” jelas Muhammad Isa.

Lanjutnya lagi, “Selain kegiatan public hearing ini kita ingin silaturahmi, ingin bertatakrama, saya ingin kembali mendengarkan suara bapak ibu,” tuturnya.

Baca Juga:  Pemko Pekanbaru Diminta Tegas Tutup Tempat Usaha yang Nunggak Pajak

Adapun rancangan pertauran daerah yang dipaparkan politisi PKS ini yaitu Rapperda tentang Pelayanan Retribuai Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru perubahan dari Perda tahun 2014.

“Jadi sekarang ini perda yang sedang dibuat merupakan perda perubahan dari perda retribusi dari tahun sebelumnya tahun 2014. Sampai sekarang perda yang masi berlaku adalah perda 2014,” kata Ketua Pansus Ranperda Retribusi Persampahan atau Kebersihan ini.

Kemudian pada saat sesi penyampaian aspirasi terkait Ranperda Retribusi Persampahan atau Kebersihan, Amri Salam sebagai salah satu tokoh masyarakat memberikan masukan yang berkaitan dengan pungutan retribusi yang dilakukan.

“Sebaiknya ada petugas khusus yang memang aktifitasnya memang itu (memungut retribusi) sehingga keinginan kita untuk membayar retribusi ini dapat terlaksana, kemudian petugas ini juga dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa oentingnya retribusi yang di laksanakan,” kata Amri Salam.

Baca Juga:  Helikopter Water Bombing Dikerahkan Padamkan Karhutla di Riau

Menanggapi hal itu, Muhammad Isa menjelaskan penyebab keterlambatan disahkannya perda ini dibandingkan perda lainnya dikarenakan kondisi politik di DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Pelanbaru yang belum kondusif.

Lanjutnya lagi, yang menjadi permasalahan kuat antara DPRD dan Pemko terkait Perda ini adalah tata cara mengutip Retribusi Persampahan atau Kebersihan. Oleh sebab itu, masukan dari Bapak Amri Salam akan menjadi materi yang dapat di pertimbangkan untuk selanjutnya dapat di tuangkan dalam Ranperda Pelayanan Retribusi Persampahan atau Kebersihan.

 

Berita Lainnya

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *