Pemko Pekanbaru Rencanakan Pungut Retribusi PKL, DPRD Pekanbaru Tunggu Hasil Kajian

Posted on February 1, 2021

PEKANBARU – Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi angkat bicara terkait rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang ingin mengutip uang restribusi kepada Pedagang Kaki Lim (PKL) yang ada di Pekanbaru.

Dikatakan Politisi PKS ini, restribusi merupakan tagihan resmi, yang namanya tagihan resmi tentunya harus ada landasan hukum, apakah dalam bentuk Perda atau dalam bentuk regulasi resmi lainnya.

“Persoalannya, PKL ini apakah masuk tidak dalam objek restribusi yang sudah diatur? Kalau tidak masuk, itu bisa jadi pelanggaran, karena dia harus ada aturan yang mengatur tentang itu,” ujar Sabarudi, kepada GoRiau.com, Senin (1/2/2021).

Disinggung apakah dia setuju dengan wacana ini, Sabarudi mengaku tidak bisa menjawab karena dia masih menunggu kajian dari pihak terkait. Sebab, dalam ketentuannya, harus dijelaskan PKL mana yang bisa ditagih dan harus ada definisi yang menjelaskannya.

Baca Juga:  Basarnas Pekanbaru Sisir Sungai Siak, Cari Warga Perawang yang Tenggelam

“Makanya, harus ada dasar regulasinya, untuk menjawab apakah bisa, itu perlu dikaji dulu, karena ini kan ada dampaknya ke masyarakat,” tuturnya.

“Kita menunggu regulasi, regulasi itu kan harus dibahas dulu, kalau dalam bentuk Perda tentu harus melibatkan DPRD, analisisnya seperti apa, sebelum Perda itu kan harus ada naskah akademik, naskah ini dibuat oleh akademisi profesional, itu yang akan dipelajari,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai menyiapkan regulasi untuk memungut retribusi dari pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pekanbaru. Regulasi ini diperkirakan dapat terbit dalam beberapa bulan kedepan.

“Karena kita lihat PKL sekarang semakin menjamur, terutama kuliner malam. Inikan potensi PAD, tetapi kita akan siapkan regulasinya dulu, supaya Pemko tidak melakukan pungli (pungutan liar, red),” ujar Asisten II Pemko Pekanbaru El Syabrina, Sabtu (23/1/2021).

Baca Juga:  Peringati Peristiwa 2 Desa Terkubur dan 157 Jiwa Tewas, Muhammad Isa Ajak Masyarakat Berperan Serta Menjaga Lingkungan

El menjelaskan, selain akan memungut retribusi, Pemko juga harus memberikan kontribusi bagi kegiatan dagang PKL tersebut. Misalnya dalam bentuk pengamanan, pengaturan lalu lintas dan pengelolaan sampah.

“Pemerintahkan harus ada kontribusi juga untuk mereka jika menarik retribusi. Misalnya untuk pengamanan kita adakan Satpol PP, kemudian Dishub, dan DLHK untuk masalah sampahnya,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan menetapkan lokasi bagi PKL tersebut, agar lebih terpusat dan tidak mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat lain. Namun, lokasi yang dimaksud juga masih dalam perencanaan dan pembahasan lebih lanjut. ***

Berita Lainnya

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *