Soal Kemendagri Tolak Usulan Kunker Luar Negeri, Fitra: DPRD Riau Ngotot, Arogan, dan Ambisius

Posted on March 20, 2021

PEKANBARU – Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Taufik angkat bicara terkait Mendagri yang menolak usulan perjalanan dinas luar negeri oleh DPRD Riau.

“Fitra menilai teman-teman DPRD Riau ngotot, arogan dan ambisius, tak peduli atas masukan publik. Terlihat dari hasil tracking analisis  belanja APBD 2021 yang sudah di-publish ke publik oleh Fitra, yang menjelaskan ada temuan Rp 13 miliar untuk Kunker keluar negeri. Sebaiknya teman-teman DPRD bisa mengintropeksi dan memantaskan diri agar terketuk hatinya, tidak berambisi melanjutkan keinginan untuk  memakai anggaran Kunker luar negeri sebesar Rp 13 miliar itu, yang hanya sekedar jalan-jalan di saat Riau kekurangan anggaran dalam mendukung program pembangunan, pemulihan ekonomi serta kesehatan di saat pandemi ini,” kata Taufik kepada CAKAPLAH.com, Sabtu (20/3/2021).

Dewan, kata Taufik menujukan sikap ngotot, ambisius dan  arogan untuk tetap berniat menggunakan anggaran tersebut, dengan melakukan rangkaian administrasi untuk Kunker yang diawali untuk meminta izin ke Kemendagri.

“Walaupun izinnya ditolak, ini sangat parah dan tidak menujukan keberpihakan ke rakyat Riau terutama pada situasi Covid, dan anehnya DPRD tidak sadar situasi saat ini,” ungkap Taufik lagi.

Masih kata Taufik, dari total anggaran Kunker luar negeri sebesar Rp 13 miliar yang ada di belanja 2021, terdiri dari Rp 12 miliar lebih dipostkan di  Sekretariatan Dewan dan Rp 900 juta lebih di Pemerintah daerah, menambahkan keyakinan publik akan dugaan selama ini bahwasannya DPRD pada saat pembahasan anggaran 2021, telah membahas anggaran dengan sesuka hatinya tanpa mengukur bagaimana keadaan ke depannya dan melihat keadaan ekonomi Riau.

Baca Juga:  Insentif Guru Bantu 3 Bulan Belum Cair, Pemprov dan Pemko Pekanbaru Saling Tunjuk

Hal ini kata Taufik, terlihat dengan ditemukannya agenda Kunker luar negeri di saat situasi pandemi dan belanja yang tak semestinya digelontorkan Pemrov untuh hibah kepada pemerintah pusat, dan  punya niat untuk mengurus izin.

Selain itu, Fitra menilai Mendagri tidak cukup hanya mengirimkan penolakan izin saja, tetapi hal yang harus dilakukan Mendagri adalah mereviuw kembali anggaran belanja APBD 2021 milik Pemprov Riau dan mengkroscek mana saja anggaran yang tak semestinya ada di saat pandemi ini untuk direkomendasikan agar digeser.

“Sehingga Pemprov memahami apa saja hal yang harus geser dalam agenda perubahan belanja APBD nantinya sesuai dengan mandat UU No 2 tahun 2020,” cakapnya.

Selain itu juga, hal yang semestinya dilakukan oleh DPRD adalah sebaiknya mengawasi bagaimana jalannya penanganan Covid-19 di Riau, terutama pada program vaksinasi, yang menjadi prioritas tahun ini bukan malah kabur dan lepas tanggung jawab keluar negeri.

Baca Juga:  BPBD: Ada 11 Titik Banjir di Pekanbaru, 1.008 KK Terdampak

“Walaupun DPRD terdapat pergeseran perubahan kewenangan fungsi dimasa situasi pandemi ini terutama ketidakterlibatan DPRD dalam pembahasan pada pergeseran belanja, yang kemungkinan akan terjadi di pertengahan tahun ini sesuai UU 2 tahun 2020, tidak menjadikan langkah untuk tidak melakukan control budgeting, tetapi DPRD bisa menggunakan fungsinya untuk selalu mengawasi bagaimana penanganan Covid di Riau dapat berjalan dengan baik. Terutama control belanja dengan mengkroscek mana anggaran yang tak semestinya untuk dihapus dan digeser ke program yang mendukung untuk Riau,” tegasnya dia.

Apalagi, faktanya pemerintah sedang gencar gencarnya pemberian vaksinasi pada warga, ini menjadi momentum DPRD untuk melakukan penghematan anggaran dan mengalihkan belanja yang tak semestinya ada seperti Kunker luar negeri, dan pemborosan belanja lainnya untuk dapat dialihkan kepada pemerataan vaksinasi.

“Dengan demikian, jika surat Kunker itu telah ditolak oleh Kemendagri, maka sebaiknya juga DPRD menyiapkan langkah-langkah kongrit untuk merekom kepada pemerintah agar Kunker luar negeri dihapuskan dan digeser kepada belanja untuk mendukung penanganan Covid atau pembangunan Riau. Oleh karena itu, komitmen Parlemen sangat dinantikan publik untuk menolak Kunker luar negeri tersebut yang sampai saat ini publik belum mendegar langsung statement ketua DPRD Riau,” tukasnya.

 

Sumber: cakaplah.com

Berita Lainnya

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *