Tindak Pembuang Sampah Sembarangan, DLHK Diminta Koordinasi dengan Satpol PP

Posted on March 5, 2021

PEKANBARU – Keberadaan oknum yang membuang sampah sembarangan harus menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Oknum masyarakat tersebut membuat sampah menumpuk di tempat yang bukan semestinya.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil menegaskan bahwa DLHK jangan bergantung dengan satgas kebersihan yang sudah tidak ada.

Mereka bisa bekerjasama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru menindak masyarakat yang buang sampah sembarangan.

Jamil menegaskan bahwa bukan tim satgas yang  menindak oknum masyarakat membuang sampah sembarangan. Ia menyebut ada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di DLHK Kota Pekanbaru bisa melakukan penindakan.

Baca Juga:  Anggota DPRD Kota Pekanbaru Minta Pemko Tegas Terhadap Kegiatan Prostitusi di Jondul

“Mereka bisa kordinasi atau kerjasama dengan Satpol PP dalam menindak pelanggar protokol kesehatan,” tegasnya kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (5/3/2021) dikutip dari tribunpekanbaru.

Menurutnya, DLHK juga harus megoptimalkan fungsi dari seksi penegakan hukum lingkungan. Mereka jangan melemah pasca tidak ada lagi satgas kebersihan.

Jamil menegaskan bahwa DLHK tidak hanya ikut melaksanakan pengelolaan sampah. Mereka juga ikut dalam mengawasi pelanggaran terhadap yang membuang sampah sembarangan.

“DLHK sudah tahu tugas mereka, maka bisa menindak oknum yang buang sampah sembarangan,” paparnya.

Dirinya bakal melihat sejauh mana fungsi pengawasan DLHK Kota Pekanbaru. Apalagi dari awal Januari  belum menindak satu pun oknum yang membuang sampah sembarangan.

Baca Juga:  Ini Pesan Kartini Buat Para Perempuan di Pekanbaru

“Maka kita dorong untuk optimalkan fungsi pengawasan dan mengelola angkutan sampah. Kondisinya sudah lebih baik,” terangnya.

Oknum masyarakat yang buang sampah sembarangan bisa ditindak karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Pelanggaran No. 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

Besaran denda diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No.134 tahun 2018 tentang tata cara pengenaan sanksi admistrasi terhadap pelanggaran perda itu. Besaran minimal denda yakni Rp 250.000. (*)

Berita Lainnya

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *