Pemekaran Kecamatan Tampan segera Terealisasi, Diharap Tidak Zalimi Hak Masyarakat

Posted on August 31, 2020

PEKANBARU, PENARIAU.INFO – Jelang penerapan pemekaran kecamatan diberlakukan awal tahun 2021 mendatang, Pemerintah Kota Pekanbaru diminta betul-betul mempersiapkan segala kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat.

Bahkan 12 Kecamatan yang saat ini ada di Kota Pekanbaru menjadi 15 Kecamatan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat yang secara data administrasi kependudukan ada yang berubah. Dimana setidaknya ada 257 ribu data warga yang bakal berubah setelah kecamatan pemekaran ini berjalan dan dari perubahan administrasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam lima bulan.

“Persoalan blanko KTP ini adalah persoalan klasik, harusnya ini tidak untuk dipertahankan. Jika blanko selalu dijadikan alasan ini kasihan masyarakat, karena masyarakat akan terzalimi,” ungkap Muhammad Sabarudi, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, Senin (31/8/2020).

Dari itu Sabarudi menuntut agar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk segera mencarikan solusi dari persoalan klasik tersebut agar blanko untuk kepengurusan e-KTP tersebut dapat tersedia.

“Jangan sampai permasalahan klasik ini membuat masyarakat lama untuk mendapatkan KTP, kalau jawaban kekurangan blanko terus itu berarti jawaban yang pesimis. Apapun solusinya yang penting baik dan harus sesuai aturan,” jelasnya.

Baca Juga:  Kadispar Riau: Sandiaga Uno Harapan Besar Bagi Pariwisata Riau

Lanjut politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, permasalahan ini juga tak terlepas dari kewenangan dari anggota DPR RI untuk menyuarakan persoalan ini. Sabarudi menegaskan bahwa daerah jangan menjadi seperti pengemis yang selalu meminta ketersediaan blanko untuk e-KTP.

“Masalah kependudukan ini tugasnya sudah vertikal, pegawai di sini (Pekanbaru) banyak yang pegawai dari pusat juga. Tapi yang merasakan ini adalah masyarakat Pekanbaru,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kecamatan pemekaran di Kota Pekanbaru bakal berjalan efektif awal tahun depan. Ada 257 ribu data warga yang bakal berubah setelah kecamatan pemekaran ini berjalan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru Irma Novrita mengatakan, untuk mengubah data itu, butuh waktu lima bulan. “Target kami yang 257 ribu orang itu sudah selesai dalam waktu 5 bulan,” kata Irma, Selasa (25/8/2020).

Namun, persoalan sekarang adalah blangko e-KTP. Disdukcapil belum mengajukan penambahan blangko kepada pemerintah pusat, lantaran kode wilayah kecamatan pemakaran belum keluar.

Baca Juga:  Proses Pembebasan Lahan Pembangunan Tol Rengat - Jambi Libatkan Pemkab Inhil

“Permasalahannya mungkin blangko ya, kita doakan saja ketersediaan blangko aman sesuai kebutuhan kita,” kata dia.

Lanjutnya, untuk perubahan data itu Disdukcapil Pekanbaru sudah mengajukan pembentukan tim percepatan penyelesaian dokumen kependudukan ke Walikota Pekanbaru. Nantinya, masyarakat yang terdampak pemekaran bisa mengajukan permohonan perubahan data kependudukan melalui kelurahan masing-masing.

“Diundang-undangkan dibenarkan untuk membentuk petugas registrasi di kelurahan. Nanti kita akan SK kan, PNS di sana, agar masyarakat bisa mengajukan permohonan perubahan data ke kelurahan saja,” jelasnya.

Jadi, nantinya data masing-masing warga direkap kelurahan, dan dilaporkan ke Disdukcapil. “Baru kita cetak KTP-nya secara massal,” tambahnya.

Disdukcapil tidak bisa mengubah data penduduk secara langsung tanpa adanya pengajuan dari penduduk yang bersangkutan. Hal itu juga sudah diatur oleh undang-undang.

“Kalau berdasarkan undang-undang, kita tidak bisa mengubah atau mencetak sendiri data warga. Warga harus melapor sendiri,” jelasnya. (Hallo Riau)

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *