Setelah Ditahan, Sekdaprov Riau Yan Prana Diperiksa di Rutan

Posted on December 28, 2020

PEKANBARU, RIAULINK.COM – Pasca ditahan, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya kembali diperiksa terkait dugaan korupsi dana anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak tahun 2014-2017, Senin (28/12/2020).

Yan Prana telah dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru pada Selasa (22/12/2020) sekitar pukul 15.30 WIB. Ia ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Pemeriksaan Yan Prana kali ini merupakan yang pertama sejak ia ditahan. Keterangan Yan Prana diperlukan jaksa penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, kali ini Yan Prana tidak dimintai keterangan di Kejati Riau, Jalan Jenderal Sudirman. Jaksa penyidik yang datang ke Rutan Kelas I Pekanbaru untuk meminta keterangan Yan Prana.

“Ya, (pemeriksaan Yan Prana) hari ini di Rutan. Pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka,” ujar Asisten Pidsus (Aspidsus) Kejati Riau, Hilman Azazi.

Hilman mengatakan, jaksa penyidik masih melakukan pengembangan kasus untuk memperkuat bukti tindak pidana. Selain Yan Prana, jaksa penyidik juga akan memanggil saksi lainnya.

Pemanggilan saksi oleh jaksa penyidik akan disesuaikan kebutuhan. “Nanti disesuaikan kebutuhan pembuktian (untuk pemeriksaan saksi lainnya),” kata Hilman.

Baca Juga:  SPBU Kuala Cenaku Inhu Terbakar

Ditanya terkait permohonan penangguhan terhadap Yan Prana, pihak Kejati Riau belum menerimanya. “Sampai kemarin belum ada (permohonan),” kata Hilman.

Kasus ini terjadi ketika Kabupaten Siak dipimpin oleh Bupati Syamsuar, yang saat ini menjabat gubernur Riau. Dalam kasus ini Yan Prana sudah lima kali diperiksa di Kejati Riau, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Dari penyidikan yang dilakukan, diketahui kalau Yan Prana paling bertanggung jawab dalam penyimpangan di Bappeda Siak. Yan Prana yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bappeda Siak diduga merugikan negara Rp1,8 miliar.

Yan Prana ditahan untuk memperlancar proses penyidikan. Jaksa penyidik khawatir, ia mencoba menghilangkan barang bukti.

“Ada alasan subjektif (dilakukan penahanan). Kalau mengulangi perbuatannya tidak mungkin karena kejadian di Siak, melarikan diri tak mungkin karena pejabat publik. Mungkin alasan menghilangkan barang bukti,” kata Hilman.

Hilman menyatakan ada kemungkinan Yan Prana menghilangkan barang bukti dengan menggalang saksi-saksi. “Laporan penyidik ada indikasi penggalangan saksi. Itu yang membuat penyidik melakukan penahanan,” kata Hilman.

Hilman menjelaskan, penyimpangan anggaran dilakukan Yan Prana ketika jadi Pengguna Anggaran (PA). Modusnya melakukan pemotongan atau pemungutan setiap pencairan anggaran sebesar 10 persen.

Baca Juga:  Total 10.263 Kasus, Pasien Covid-19 di Riau Didominasi Usia 18-40 Tahun

“Ketika itu jadi Kepala Bappeda (Siak), PA. Ada potongan pencairan 10 persen. Yang dipotong hitungan baru Rp1,2 miliar atau Rp1,3 miliar. Kerugian negara sementara Rp1,8 miliar,” tutur Hilman.

Ketika proses penyidikan, kata Hilman, tidak ada itikad baik dari Yan Prana untuk mengakui perbuatannya dan mengembalikan kerugian negara. “Dia kemarin masih mangkir, tidak ada itikat baik. Kalau ada pasti mengakui,” ucap Hilman.

Dengan ditahannya Yan Prana, jaksa penyidik akan melengkapi bukti-bukti. Jaksa penyidik berupaya akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan secepatnya. “Kami persiapkan berkas perkara, dakwaan dilimpahkan ke pengadilan,” ucap Hilman.

Atas perbuatannya, Yan Prana dijerat pasal berlapis dengan Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 10 jo Pasal 12e jo Pasal 12 f Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yan Prana terancam penjara selama 20 tahun. “Ancaman hukumannya penjara 1 tahun sampai 20 tahun penjara,” cakap Hilman. (rlc)

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *