Tolak Layani Ijin Pengelolaan Air Tanah, Badan Geologi Pertanyakan Pemprov Riau

Posted on December 15, 2020

PEKANBARU – Pemprov Riau menolak untuk melayani permohonan surat ijin baru maupun perpanjangan pengelolaan air tanah yang diajukan industri dengan alasan wewenang itu sudah dialihkan ke pusat berdasarkan UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Padahal, Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi petunjuk pelaksana (juklak) dari UU baru ini belum ada. Sesuai Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM, diberitahukan kepada semua gubernur bahwa Pemprov masih memiliki wewenang memberikan ijin pengelolaan air dengan masih merujuk pada PP lama yaitu PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air sampai PP yang baru keluar.

Baca Juga:  Tahan Yan Prana, Kejati Riau Dihadiahi Papan Bunga, "Apa Kabar Bansos Siak 56,7 Miliar"

Berdasarkan data di Badan Geologi Kementerian ESDM, ternyata Pemprov Riau melalui Dinas ESDM-nya merupakan satu-satunya pemprov yang belum pernah sama sekali mengajukan permohonan rekomendasi teknik (rekomtek) ke Badan Geologi terkait permohonan surat ijin pengelolaan air tanah dari masyarakat Riau sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Sedangkan pemprov lainnya yang ada di Indonesia masih mengajukan permohonan rekomtek ke Badan Geologi.

Baca Juga:  Untuk Menjaring Pasien OTG di Pekanbaru, Pemko Diminta Gencar Uji Swab

“Kami heran, kenapa Riau melalui Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atapnya (PTSP) tidak mau mengacu kepada Surat Edaran yang kami buat. Kami juga mengakui memang kita juga tidak ada dasar hukumnya membuat Surat Edaran itu. Tapi niat kami itu adalah dalam rangka supaya jangan menghambat proses-proses perijinan yang ada di Provinsi,” ujar Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM, Andiani, Senin (14/12/2020).

Sumber: riaulink.com

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *