Tingkatkan PAD, Pemprov Riau Buat Kebijakan Hapuskan Biaya BBNKB

Posted on January 4, 2021

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tahun ini kembali membuat kebijakan baru untuk menghapus biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Tahun ini kita buat kebijakan baru untuk memberikan diskon 100 persen untuk masyarakat yang ingin mengurus BBNKB, dan hal ini bertujuan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Kepala Bapenda Riau H Herman, Senin (4/1/2021).

Dijelaskan, sebelumnya pada tahun 2020 lalu, pihaknya juga telah membuat gebrakan untuk memberikan diskon 50 persen untuk BBNKB. Kebijakan ini mendapat respon positif dari masyarakat, apalagi yang terdampak Covid-19.

Baca Juga:  Beralih ke Syariah, Karmila Sari: Nasabah Non-Muslim BRK Tak Perlu Takut

Disamping itu, Herman mengakui, pihaknya telah mengusulkan peraturan daerah (Perda) terkait penghapusan biaya BBNKB itu ke Biro Hukum. Diperkirakan, Januari ini akan dibahas di Badan Legislasi (Banleg) DPRD Riau.

Alasan dilakukannya penghapusan atau diskon 100 persen biaya BBNKB itu lanjut Herman, karena banyak kendaraan berplat nomor luar wilayah ini beroperasi atau hilir-mudik di Provinsi Riau. Termasuk truk-truk perusahaan perkebunan yang beroperasi di 12 kabupaten/kota, yang justru membayar pajak di luar Riau.

“Kalau Perda ini disahkan, saya akan perintahkan petugas UP di daerah untuk mendatangi kantor-kantor perusahaan itu. Minta data kendaraan yang mereka miliki dan langsung kita uruskan dan jangan sampai menunggu mereka yang datang,” ucapnya tegas.

Baca Juga:  Wapres Dukung Syamsuar Jadikan Riau Pusat Ekonomi Syariah

“Dan kalau kendaraan berplat luar provinsi telah diurus BBNKB-nya, nanti otomatis mereka akan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Riau. Sehingga akan menambah PAD khususnya dari pajak kendaraan bermotor,” jelasnya.

Disamping itu, Herman juga menyampaikan di Riau masih banyak masyarakat yang memiliki kendaraan namun masih atas nama pemilik sebelumnya. Sehingga membuat mereka kesulitan untuk membayar PKB, karena harus mencari KTP pemilik sebelumnya.

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *