Korupsi Dana UED-SP Bengkalis, Kades dan Dua Staffnya Dituntut Hukuman Berbeda

Posted on June 10, 2020

PEKANBARU, PENARIAU.INFO – Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis nyatakan tiga terdakwa korupsi dana Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) senilai Rp1,053 miliar di Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis. Terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Ketiga terdakwa yakni, Jaafar, seorang Kepala Desa (Kades) Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, serta dua staffnya Andri EWahyudi (32) sebagai Ketua Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tri Bukit Batu Laksemana dan Subandi selaku Tata Usaha UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana. Dijatuhi tuntutan hukuman 4 tahun hingga 5 tahun 6 bulan penjara.

Berdasarkan amar tuntutan jaksa penuntut Doli Novaisal SH pada sidang Rabu (10/6/20) sore di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

“Menuntut terdakwa Jaafar dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Jaafar juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp192 juta. Jika tidak dibayar diganti (subsider) hukuman 2 tahun kurungan,” kata JPU Doli dalam sidang secara daring yang dipimpin majelis hakim Sarudi SH.

Baca Juga:  Tim Sukses H Adil - Asmar Tersangka Dugaan Politik Uang

Untuk terdakwa Andri Wahyudi dituntut hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Terdakwa Andrei juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp548 juta atau subsider 2 tahun 9 bulan. Terdakwa Subandi dituntut hukuman 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Subandi juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 312 juta atau subsider 2 tahun 6 bulan,” jelas Doli.

Tuntutan dari jaksa penuntut tersebut, ketiga terdakwa berencana akan mengajukan pembelaan (pledoi) pada sidang berikutnya pekan depan.

Seperti diketahui, perbuatan tindak pidana korupsi itu dilakukan terdakwa secara bersama-sama pada tahun 2015 hungga tahun 2018 silam. Dimana, pada rentang waktu tiga tahun itu, para terdakwa memberikan pinjaman kepada warga dengan menggunakan nama fiktif dan tidak memenuhi persyaratan pengajuan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Bengkalis.

Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu lokasi kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa (DUD) pada program pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan Kabupaten Bengkalis. Melalui program tersebut Desa Bukit Batu memperoleh alokasi DUD sebesar Rp1 miliar per tahun, sehingga total selama 5 tahun Rp5 miliar.

Dana tersebut diterima melalui rekening pada Bank Riau Kepri Capem Sei Pakning Nomor 124-20-00590. Kemudian para terdakwa secara bertahap dana itu dipindahkan ke rekening UED-SP Mitra Usaha pada Bank Riau Kepri Capem Sei Pakning Nomor 124-20-00629 untuk dikelola dalam bentuk pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat yang memenuhi syarat (pemanfaat) dalam rangka membantu perekonomian masyarakat.

Baca Juga:  Ketua Komnas Anak Indonesia Sebut Polda Riau Masih Berutang Kasus Anggelika

Dalam periode 1 Januari 2012 sampai dengan 2 Oktober 2019 diketahui Overbooking Dana Usaha Desa (DUD) yang telah digulirkan ke UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana Kecamatan Bukit Batu terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 sebanyak 23 kali perguliran. Bahkan sudah ditarik tunai pada tanggal perguliran untuk disampaikan kepada pemanfaat senilai Rp.9.275.000.000.

Dari 23 (dua puluh tiga) kali perguliran senilai Rp9.275.000.000 tersebut, oleh terdakwa bersama-sama dengan sengaja memasukkan 43 nama pemanfaat fiktif. Karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan seperti proposal tidak diajukan, agunan tidak ada, serta tidak dilaksanakan survei lapangan dan musyawarah desa.

Terkait nama-nama 43 pemanfaat atau peminjam fiktif itu, para terdakwa membagi-baginya setelah musyawarah terlebih dahulu. Terdakwa Jaafar menggunakan 9 nama peminjam fiktif, Andri menggunakan 20 nama fiktif dan Subandi menggunakan 14 nama fiktif.

Puluhan nama fiktif itu, mendapatkan pinjaman dengan jumlah bervariasi, dengan total Rp1.053.755.000. Oleh ketiga terdakwa, uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. (Riauterkini.com)

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *