Pegiat Hukum: Prapid Yan Prana Tak Mungkin Berhasil

Posted on January 14, 2021

PEKANBARU – Upaya tersangka dugaan korupsi dana rutin di Bappeda  Kabupaten Siak, Yan Prana untuk melepaskan diri dari jeratan hukum lewat rencana praperadilan, tidak mungkin berhasil. Menurut Direktur Forum Masyarakat Anti Korupsi Riau (Formasi Riau) Dr Muhammad Nurul Huda SH MH, jarang perkara korupsi bisa lolos.

“Hasil akhirnya, Yan Pranan dihukum, karena jarang perkara korupsi bebas. Gak pernah dengar. Kalau pun bebas di Pengadilan Negeri (PN) atau di Pengadilan Tinggi (PT), di Mahkamah Agung (MA) tetap dihukum,” ujar dia saat dihubungi halloriau.com, Kamis (14/1/2021).

Sementara itu, permohonan penangguhan Yan Prana, kemarin nyata  ditolak mentah-mentah oleh penyidik Kejati Riau. Namun upaya jalur hukum lewat praperadilan menjadi satu-satunya alternatif ditempuh kuasa hukum tersangka Yan Prana.

Prapid itu, menurut pria yang akrab disapa Nurul itu sia-sia saja. Dia menegaskan, prapidnya Sekretaris Daerah (Sekdaprov) non aktif Riau Yan Prana bakal ditolak oleh hakim, meski prapid itu hak hukumnya tersangka.

“Masalah tipikor ini, tak pernah berhasil (diprapidkan). Saya yakin prapid Yan Prana ditolok jarang hakim mengabulkan,” tegas Nurul.

Kalaupun dilakukan prapid ini, kata Nurul hanya menambah berat permasalahan. Misalnya, tambah dia kalau dalam prapid menang, seumpama kalah.

Baca Juga:  Masuk Tahap II. Kurir Sabu 16 Kg Kompol IZ Segera Diadili

Berbicara prapid ini, dia menjelaskan hanya persoalan prosedurnya saja. Selama ini prosedur yang dilangkaui penyidik kejaksaan dengan telah mengumpulkan dua alat bukti sudah tepat.

“Artinya. Dalam hal ini, jaksa sudah sesuai prosedurnya. Semuanya sudah benar kok, apa lagi. Hanya saja diprapid itu, mempertanyakan sudah benarkah prosedur surat pemanggilannya, dan penahanannya,” timpal Nurul.

Menurut dia, alangkah baiknya Yan Prana menjalani proses sidang pokok perkaranya. Sekaligus menguji alat bukti, sebagai bantahan dan pembelaannya.

Terhadap penetapan tersangkanya Yan Prana begitu cepatnya dan langsung ditahan oleh penyidik Kejati Riau, menurut Dosen Pidana Hukum itu menyebut tidak masalah, bahkan itu hak subjektif penyidik.

“Menurut saya boleh saja kalau itu. Jadi putusan MK itu menyatakan bahwa seseorang itu boleh ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi, apabila sudah diperiksa sebagai saksi. Dia kan sudah diperiksa berkali-kali sebagai saksi. Habis itu ditetapkan tersangka dan ditahan. Sah kok,” aku Nurul.

Terkait ditahan, dia menuturkan itu hak subjetif penyidik, karena penyidik khawatir barang bukti dapat dihilangkan. Lalu tersangka bisa saja melarikan diri atau mengulangi perbuatan yang sama.

Baca Juga:  Dua Kurir Narkoba di Tangkap, 'Barang Panas' Jadi Kunci Penjemputan Sabu 15,8 Kilogram Kamis, 09 Juli 2020 - 16:42:14 WIB

“Ditahan, ya sah. Lagi pula kita menilai tidak ada unsur politik. Sebaiknya ada baiknya Yan Prana jalani proses hukumnya saja,” pungkas Nurul.

Sebelumnya, Kejati Riau telah menerima dua permohonan penangguhan penahanan Yan Prana yakni, dari penasehat hukumnya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Aspidsus Kejati Riau Hilman Hazazi, saat itu mengatakan penyidik tidak sepakat kalau penangguhan penahanan tersangka Yan Prana dikabulkan. Sesuai aturannya, permohonan itu harus koqordinasi ke pimpinannya.

Penahanan Yan Prana dilakukan Kejati Riau pada tanggal 22 Desember 2020. Penahanan itu dilakukan penyidik sesaat pengumuman status tersangka.

Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi anggaran dana rutin di Bappeda Kabupaten Siak tahun 2013 sampai 2017. Yan Prana, saat itu dirinya tengah menjabat sebagai Kepala Bappeda di Siak, tahun 2011 sampai 2013.

Lalu pada tahun 2013 sampai 2016 definitif sebagai Kepala Bappeda Siak. Lalu jabatan terakhirnya sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah tahun 2017 sampai 2019. Yan Prana Indra Jaya pernah mangkir ketika dipanggil pada 8 Desember 2020 tanpa alasan jelas. Jaksa lalu melayangkan panggilan kedua dan akhirnya dia datang.

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *