Dinilai Langgar UU No 30/ 2014, KASN Minta Walikota Kembalikan Jabatan Alek Kurniawan

Posted on February 12, 2020

Pekanbaru, penariau.info – Pemberhentian Alex Kurniawan sebagai Sekwan DPRD Pekanbaru oleh Walikota Pekanbaru Firdaus MT dinilai sewenang wenang (abuse of power).

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lewat surat No: B-248/KASN/1/2020, menilai keputusan Walikota Pekanbaru H Firdaus MT, No: Kpts 821.4/BKPSDM-MP/2612 tertanggal 14 Oktober 2019, itu menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, KASN akan mengkaji ulang keputusan Walikota tersebut.

Sebagaimana yang tertuang dalam surat KASN tertanggal 20 Januari 2020 tersebut menyebutkan, ada beberapa permasalahan terkait pembebasan Alek Kurniawan selaku Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru. Untuk itu KASN merekomendasikan Walikota Pekanbaru untuk:

Pertama, meninjau kembali keputusan Walikota Pekanbaru tentang pemberhentian Alek Kurniawan sebagai Sekretaris DPRD Pekanbaru.

Kedua, mengembalikan Alek Kurniawan untuk menduduki jabatan semula atau jabatan yang eselonnya setara dengan jabatan sebelumnya.

Ketiga, dalam hal pegawai tersebut diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, agar dilakukan pemanggilan dan memeriksa dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 serta ketentuan perundangan lainnya.

Baca Juga:  Tak Ada Izin, Pemko Diminta Konsisten Tertibkan Pedagang Kuliner Bundaran Keris

Menyikapi surat yang dilayangkan KASN tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Isa Lahamid mengatakan dalam waktu dekat ini Komisi I akan melakukan konsultasi kepada KASN dan juga Mendagri.

“Dalam pekan ini kita akan ke Jakarta untuk mencari kepastian terkait masalah pemecatan saudara Alex Kurniawan selaku Sekwan,” katanya kepada berazam, Selasa (12/2/220).

Sebelumnya, Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani juga mengatakan hal yang sama. Dia menyambut baik rekomendasi KASN itu dan meminta Walikota untuk mengikuti keputusan KASN sesuai undang undang dan aturan yang berlaku. “Walikota harus memberi contoh bahwa kita taat aturan dan undang undang,” katanya.

Untuk diketahui, Alek Kurniawan yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Sekretaris DPRD Pekanbaru tiba-tiba dinonaktifkan dari jabatannya pada 19 Agustus 2019 dan jabatan Sekwan Pekanbaru resmi dijabat seorang pelaksana tugas (Plt), yaitu Zulfahmi Adrian.

Baca Juga:  Pilkada 2020, Bawaslu Riau Raih Penghargaan Upload Siswaslu Terbaik Nasional

Alek sendiri terbilang baru sebagai Sekwan, yakni terhitung 25 Januari 2019. Kepada sejumlah media, Alek sempat menyatakan kaget dengan pencopotan dirinya. Sebab, saat itu Alek sedang mengambil cuti besar. Dan, ketika masa cutinya selesai pada 14 Oktober 2019 berakhir, Alek langsung  dinonjobkan.

Padahal, sesuai ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), melarang kepala daerah memberhentikan atau memindahkan seorang pejabat yang menduduki jabatannya sebelum genap dua tahun.

Dalam UU ASN yang berlaku sejak 15 Januari 2014 lalu itu, mengatur tentang penempatan pejabat. Pejabat bisa dimutasi jika yang bersangkutan sudah bekerja selama dua tahun. Namun selama itu, setiap tahun kinerja pejabat itu dinilai.

Ketidakjelasan alasan pencopotan Alek Kurniawan sebagai Sekwan itu pula yang akhirnya berujung ke Komisi ASN. Dan, KASN kini memutuskan jabatan Sekwan mesti dikembalikan ke Alek Kurniawan. (Berazam)

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *