Tak Ingin Ada Pelemahan Pancasila, PKS Tolak RUU HIP

Posted on June 16, 2020

JAKARTA, PENARIAU.INFO – Fraksi PKS keberatan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan RUU usulan DPR. PKS tak ingin ada pelemahan terhadap Pancasila.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyebut keberatan PKS juga dikarenakan tidak masuknya TAP MPRS sebagai landasan. Selain itu, Jazuli mengatakan PKS tak ingin ada pemerasan Pancasila menjadi trisila maupun ekasila.

“Semua aspirasi kita dengar, kita serap. Dari awal kan Fraksi PKS satu-satunya fraksi yang menyatakan keberatan RUU HIP ini menjadi usul inisiatif DPR dengan alasan (pertama) tidak memasukan TAP MPRS sebagai landasan, (kedua) F-PKS nggak mau ada pemerasan-pemerasan Pancasila menjadi ekasila dan trisila,” kata Jazuli kepada wartawan, Senin (15/6/2020).

Baca Juga:  Kemendes Terima 2.654 Aduan soal Bansos dan BLT Dana Desa

“(Ketiga) nggak mau ada pelemahan terhadap Pancasila dan pengingkaran terhadap mukadimah UU Dasar Tahun 1945,” imbuhnya.

Jazuli menegaskan jika RUU HIP tak memenuhi syarat yang diajukan PKS, pembahasannya lebih baik dihentikan. Syarat itu disebutnya juga sesuai dengan suara ormas-ormas Islam, termasuk Muhammadiyah.

“Kalau tidak memenuhi tiga permintaan Fraksi PKS tadi yang juga menjadi tuntutan masyarakat luas yang disampaikan lewat ormas-ormas seperti Muhammadiyah, ya lebih baik dihentikan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan RUU usulan DPR menuai polemik. PP Muhammadiyah bahkan meminta DPR RI menghentikan pembahasan RUU HIP.

Baca Juga:  Dipercaya Menjabat Ketua DPD PKS Inhu, Ini Tekad Muhammad Syafaat Besarkan Partai

PDIP sebagai fraksi pengusul pun angkat bicara soal RUU HIP yang kini ramai dibahas. PDIP menyatakan setuju ekasila dihapus dan paham komunisme dilarang di RUU HIP.

“Dengan demikian terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai trisila yang kristalisasinya dalam ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus. Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Senin (15/6). (Detik.com)

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *