Tiga Ranperda yang Dibahas Pansus DPRD Pekanbaru Siap Diparipurnakan

Posted on December 28, 2020

PEKANBARU – Seteleh melalui proses yang cukup panjang, akhirnya tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru selesai membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dan saat ini hanya tinggal menunggu jadwal paripurna pengesahan tiga Ranperda yang meliputi Ranperda Inovasi Daerah, Ranperda BUMD PT Sarana Pangan Madani, serta Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Hal itu disampaikan oleh Zulkarnain, Ketua Pansus 3 DPRD Kota Pekanbaru.

“Alhamdulillah, perjalanan pembahasan Pansus kita sudah selesai dan kini tinggal memasuki jadwal paripurna. Tentu keinginan dari Pansus, sesuai target kami di akhir tahun, Desember ini Ranperda segera disahkan,” ungkap Ketua Pansus III Zulkarnain, Senin (28/12/2020).

Politisi PPP ini mengungkapkan bahwa tiga Ranperda tersebut memiliki banyak manfaat. Untuk Ranperda BUMD PT Sarana Pangan Madani bermanfaat untuk mencegah dan membantu menstabilkan kenaikan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional di Pekanbaru.

Baca Juga:  Jadi Komisaris Garuda, Yenny Wahid: Ini Kontribusi Bukan Persoalan Politik

“Jika dijadikan Perda nanti, maka PT Sarana Pangan Madani (SPM) yang tadinya anak perusahaan maka akan menjadi perusahaan yang artinya mandiri, dan SPM akan mengontrol secara langsung pergerakan pasar, menekan harga di momen-momen tertentu agar tidak memberatkan masyarakat,” jelas Zulkarnain.

Sementara terkait Ranperda Inovasi Daerah, dirinya mengungkapkan Ranperda tersebut membawa nilai positif dalam memberikan pembaharuan pelayanan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ranperda ini nantinya akan memberikan pelayanan yang maksimal, dan memangkas birokasi yang selama ini terkesan lamban. Dan dengan Ranperda ini akan memberikan terobosan baru dan bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat,” ungkapnya.

Terakhir, Zulkarnain menyebut Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana nantinya akan mengatur dalan mempercepat penanggulangan bencana yang selama ini dinilai lambat. Seperti bencana banjir dan lain-lainnya.

Baca Juga:  Anggota DPR RI Abdul Wahid Dijagokan Jadi Ketua DPW PKB Riau

“Bencana ini ada dua, bencana alam dan bencana non-alam. Kita melihat ada beberapa hal pencegahan bencana yang dimulai dari hulunya, karena selama ini kita lihat hanya dari hilirnya. Seperti setelah kejadian baru diatasi. Jika ini dimulai dengan aturan yang baru maka ini akan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Seperti sistem ganti rugi yang ditimbulkan. Selain itu dalam Ranperda ini juga akan membentuk tempat posko di daerah rawan-rawan bencana. Jadi ini merupakan langkah dalam memperpendek yang selama ini beroperasi yang kita rasakan agak lambat. Di sisi lain, dengan adanya Ranperda ini kita mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK),” paparnya.

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *